Top Artikel


  1. Pelaksanaan Monev Pengelolaan Keuangan, Aset, dan

    JATITENGAH – Inspektorat Kabupaten Blitar menerjunkan tim untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) .. ..

    29 Jul 2026 Straw Hat

  2. Implemetnasi Aplikasi SRIKANDI

    JATITENGAH – Pemerintah Kecamatan Selopuro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan .. ..

    27 Jul 2026 Straw Hat

  3. Penyaluran BLT DD Bulan Juni dan Juli Tahun 2026

    JATITENGAH - Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2026 

    Selasa, 22 Juli 2026 Pemerintah Desa Jatitengah kembali menyalurkan .. ..

    22 Jul 2026 Straw Hat

  4. Evaluasi Pelaksaan APBDes Semester I Tahun 2026

    JATITENGAH - Sesuai dengan surat dari Kecamatan Selopuro Nomor :  B/463.01.02.01/282/409.51/2026 Perihal Jadwal Evaluasi .. ..

    21 Jul 2026 Straw Hat

  5. Ruwatan Massal dan Rangkaian Bersih Desa Jatitenga

    JATITENGAH - Pemerintah Desa Jatitengah Selopuro bersama seluruh lapisan masyarakat memadukan ritual spiritual .. ..

    04 Jul 2026 Straw Hat
    6.  
 
  1. Home
  2. MONITORING DAN EVALUASI
  3. Evaluasi Pelaksaan APBDes Semester I Tahun 2026
Share
Straw Hat | 21 Jul 2026

Evaluasi Pelaksaan APBDes Semester I Tahun 2026

JATITENGAH - Sesuai dengan surat dari Kecamatan Selopuro Nomor :  B/463.01.02.01/282/409.51/2026 Perihal Jadwal Evaluasi Pelaksanaan APBDes Semester I Tahun Anggaran 2026 serta menghadirkan seluruh Perangkat Desa, Ketua dan Sekretaris BPD, Direktur BUMDes, serta dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes TA 2026 . 

Selasa, 21 Juli 2026 Pemerintah Desa Jatitengah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Selopuro terkait dengan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 Semester I. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertempat di Ruang PKK Desa Jatitengah mulai pukul 12.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Selopuro yakni Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Desa. Kegiatan meliputi :

a. Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

b. Penatausahaan Keuangan dan Aset Desa;

c. Kesesuaian BKU vs Silpa vs RKD;

d. Besaran Silpa (tanpa Silpa BK);

e. Besaran pajak yang dipungut dan disetor;

f. Kelengkapan Pemanfaatan TKD;

g. BUMDes;

h. Pemberdayaan yang dianggarkan berorientasi meningkatkan perekonomian masyarakat;